sumber foto : Diskominfo Kab.Ketapang
edukasiborneonews-Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menerima kunjungan audiensi dari pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang. Pertemuan yang berlangsung dinamis ini fokus membahas beragam kendala yang dihadapi para nelayan lokal, terutama karut-marut penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Pitriyadi, serta Asisten Sekretariat Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Islami.
Perwakilan HNSI Ketapang memaparkan bahwa para nelayan di lapangan masih kerap kesulitan mengakses solar subsidi. Selain persoalan aksesibilitas, mereka juga mengeluhkan harga tebus solar di tingkat bawah yang sering kali melonjak di atas ketetapan resmi pemerintah.
HNSI mensinyalir, pasokan total kuota solar subsidi untuk wilayah Ketapang sebenarnya sudah memadai. Kendalanya, diduga kuat ada praktik penyelewengan distribusi oleh oknum tertentu, sehingga kuota tersebut bocor ke kapal-kapal yang dokumen operasionalnya belum lengkap, sementara nelayan kecil yang berhak justru gigit jari.
Sebagai langkah konkret, HNSI menyarankan agar Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan meninjau ulang seluruh surat rekomendasi kapal nelayan yang telah diterbitkan. Mereka berharap dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi ini agar pengawasan distribusi solar subsidi lebih tepat sasaran, mengingat HNSI mengantongi data riil mengenai kapal mana saja yang aktif melaut.
Tak hanya urusan bahan bakar, HNSI juga mengadukan tingginya beban operasional akibat mahalnya harga es balok di Ketapang yang menyentuh angka Rp40.000 per balok. Angka ini terpaut jauh dari harga rata-rata nasional yang berkisar antara Rp22.000 hingga Rp30.000. Merespons hal itu, mereka berharap pemerintah daerah dapat menginisiasi pembangunan pabrik es balok komersial yang lebih terjangkau bagi nelayan.
Menyikapi rentetan aspirasi tersebut, Bupati Alexander Wilyo memberikan apresiasi tinggi dan menyampaikan terima kasih atas masukan yang berbasis data lapangan dari HNSI. Bupati menegaskan bahwa seluruh poin krusial yang disampaikan akan menjadi poin evaluasi utama bagi Pemkab Ketapang. Langkah koreksi segera disiapkan agar seluruh kebijakan perlindungan dan subsidi sektor perikanan dapat berjalan transparan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan nelayan.