sumber foto : Diskominfo Kab. Ketapang
KETAPANG – Mengantisipasi meluasnya titik api di beberapa kawasan, Pemerintah Kabupaten Ketapang mengadakan rapat koordinasi darurat terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan menyelaraskan langkah, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menyusun strategi penanganan terpadu di lapangan.
Dalam forum tersebut, Pemkab Ketapang menegaskan keseriusannya dalam mengeksekusi penanganan secara cepat. Saat ini, personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diterjunkan untuk berkolaborasi dengan Basarnas, Manggala Agni, TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tim pemadam swasta/korporasi, serta kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Bukan sekadar memadamkan api, jajaran pemkab juga telah menyiapkan posko kesehatan penunjang yang dilengkapi armada ambulans, pasokan suplemen, serta obat-obatan. Guna meminimalkan dampak buruk kabut asap, pemerintah daerah memperkuat kanal aduan warga, menggencarkan sosialisasi pencegahan, dan menyediakan pemantauan berkala terhadap kualitas udara.
Jika indikator di lapangan terus memburuk dan memenuhi parameter regulasi, Pemkab Ketapang siap menaikkan status menjadi tanggap darurat bencana karhutla berdasarkan kajian mendalam dari tim teknis.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan penuh, Bupati Ketapang telah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh camat dan kepala desa agar tidak meninggalkan wilayah tugas masing-masing. Mereka diwajibkan memantau wilayah secara ketat serta memberikan respons instan jika mendeteksi adanya percikan api baru.
Di akhir rapat, Sekda Repalianto mengimbau dengan sangat agar masyarakat menaikkan kewaspadaan dan mutlak menghindari aktivitas pembukaan ataupun pembersihan lahan dengan metode membakar, mengingat cuaca yang kian kering. Kesadaran kolektif dari warga menjadi kunci utama untuk meredam bencana yang bisa merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta melumpuhkan aktivitas sosial-ekonomi daerah.
Melalui keterpaduan gerak seluruh elemen ini, Pemkab Ketapang menargetkan penindakan karhutla dapat berjalan maksimal sehingga dampak kerusakan lingkungan serta risiko keselamatan bagi warga bisa ditekan sekecil mungkin.