edukasiborneonews – Komitmen besar dalam memutus rantai peredaran barang haram ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat. Kedua belah pihak kini tengah menggodok secara matang seluruh instrumen yang diperlukan untuk mendirikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ketapang sebagai langkah preventif di tingkat lokal.
Langkah penguatan ini dibahas secara mendalam dalam forum koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, bersama Kepala BNNP Kalbar, Brigjen Pol. Totok Lisdiarto, di Ruang Kerja Bupati pada Selasa (11/8/2026). Agenda ini turut dihadiri perwakilan struktural dari BNNK Kubu Raya, jajaran teknis BNNP, serta Asisten Administrasi Umum dan Kabag Organisasi Setda Ketapang.
Pertemuan tersebut tidak sekadar menyelaraskan persepsi kelembagaan, melainkan membedah rupa-rupa prasyarat mutlak pendirian instansi baru. Komponen yang dievaluasi mencakup kelayakan berkas administrasi, kesiapan infrastruktur bangunan, pemenuhan aspek legalitas, hingga skema sokongan operasional dari kas daerah apabila lembaga ini resmi disetujui. Tim teknis BNNP Kalbar pun langsung turun ke lapangan untuk menginspeksi rupa-rupa fasilitas yang telah dihibahkan Pemkab Ketapang.
Bupati Alexander Wilyo mengungkapkan bahwa keseriusan ini merupakan bentuk keberpihakan konkret birokrasi demi mengamankan masa depan anak-anak daerah. Pengusulan pembentukan BNNK ini dipastikan akan terus dikawal secara intensif, di mana tahapan saat ini sedang berproses di BNN RI sebelum nantinya diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk persetujuan final.
“Perlindungan anak-anak dan generasi muda kita adalah prioritas utama. Kehadiran BNNK adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan rakyat. Kami akan kawal proses ini sampai seluruh tahapan selesai dan keputusan resmi terbit, karena ini bukan hanya tentang kelembagaan, tetapi tentang investasi kemanusiaan untuk masa depan Ketapang,” ujar Alexander.
Sementara itu, Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol. Totok Lisdiarto mengapresiasi kesiapan dan kecepatan respons jajaran Pemkab Ketapang dalam memfasilitasi kebutuhan logistik institusi. Kehadiran BNNK secara mandiri di wilayah administratif Ketapang dipercaya bakal memangkas jarak pelayanan publik, sehingga program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat berjalan lebih terstruktur dan menjangkau wilayah pelosok desa.
Jika seluruh tahapan penilaian kementerian dapat dilalui dengan mulus, operasional BNNK Ketapang dipastikan menjadi instrumen baru yang kuat. Keberadaan kantor ini akan mempererat kerja sama taktis antara kepolisian, aparatur desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan demi mengawal tumbuh kembang generasi muda Ketapang yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba (Ketapang BERSINAR).