edukasiborneonews- Launching Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang resmi digelar pada Selasa, 30 September 2025, bertempat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang, Jalan HOS Cokroaminoto, kompleks Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang.
Kabupaten Ketapang menjadi daerah kedua di Kalimantan Barat yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai lokasi perintis sekolah rakyat. Kehadiran sekolah berbasis asrama ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Ketapang, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kini mendapat kesempatan pendidikan yang lebih layak.
Bupati Ketapang menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Sosial yang telah menetapkan Ketapang sebagai salah satu daerah sasaran program.
Menurut AlexanderWilyo, keberadaan sekolah rakyat bukan hanya solusi pendidikan, melainkan juga langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Ini sebuah kehormatan besar. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Sosial yang telah memberi kesempatan kepada Ketapang. Semoga sekolah rakyat ini dapat benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas manusia Ketapang.”ucap Bupati Alexander Wilyo
Dalam sambutan, saya menyinggung capaian pembangunan manusia di Kabupaten Ketapang yang masih menghadapi tantangan. Dari sisi ekonomi, Ketapang dinilai cukup lumayan meski angka kemiskinan relatif tinggi.
Dari sisi kesehatan, rata-rata harapan hidup masyarakat telah mencapai 71 tahun, sebuah capaian yang patut disyukuri.
Namun, tantangan terbesar justru datang dari sektor pendidikan. Data menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Ketapang baru 7 tahun, setara tamat SD ditambah satu tahun.
“Ini masih jauh dari harapan. Angka putus sekolah masih tinggi, distribusi guru belum merata, sarana prasarana pendidikan pun banyak yang rusak.” ucap Alexander Wilyo
Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan Bupati Alexander mengungkapkan, salah satu masalah krusial adalah ketimpangan distribusi guru. Banyak sekolah di pedalaman hanya memiliki satu atau dua guru, sementara di kota guru menumpuk. Belum lagi kondisi sekolah yang rusak, minim fasilitas, dan tidak adanya rumah guru.
“Akibatnya banyak guru yang minta pindah ke kota. Kalau semua guru pindah, maka sekolah di desa kosong. Anak-anak kita yang jadi korban. Ke depan, pemerintah daerah akan membangun rumah guru dan meningkatkan fasilitas sekolah agar tenaga pendidik betah bertugas di pedalaman.” ujarnya
Bupati Ketapang juga menegaskan ” agar guru-guru berstatus P3K konsisten dengan penempatannya dan tidak serta-merta meminta pindah dengan alasan kedekatan keluarga. “Kalau seperti ini terus, masalah distribusi guru tidak akan pernah selesai. Kita harus konsisten demi pemerataan pendidikan.” pinta Bupati