edukasiborneonews-Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Selasa pagi (13/01/2026).
Rapat kerja ini membahas penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus laporan rencana pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Herianto, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Nasdiansyah, S.E., M.E., Sekretaris Komisi IV Maria Raissa Sofia Rantan, S.H., serta dihadiri anggota Komisi IV DPRD Ketapang, Edi Anjoyo dan Lukman, S.Pd.I.
Dari pihak OPD, rapat dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro, S.STP., M.M., Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Ketapang Pipensius, S.Pd., Kepala Dinas Perhubungan Akia, S.E., M.A.P., Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Andreas Hardi, S.Pd., S.Sn., M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Dr. Ucup Supriatna, S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Doni Andriawan, S.STP., M.E., Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Rahmat Priharto, S.T., M.P., Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Drs. Yulianus, M.AP., perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta para kepala bidang dan staf terkait.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Ketapang melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran OPD selama Tahun Anggaran 2025. Pimpinan dan anggota komisi menyoroti tingkat serapan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan agar dapat menjadi bahan perbaikan ke depan.
Selain evaluasi, pembahasan juga difokuskan pada rencana program dan kegiatan APBD Tahun 2026. Komisi IV menekankan pentingnya penyelarasan program dengan kebutuhan riil masyarakat serta keberlanjutan program prioritas daerah.
Penyesuaian anggaran menjadi perhatian khusus mengingat adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Melalui rapat kerja ini, Komisi IV DPRD Ketapang mendorong seluruh OPD mitra kerja untuk lebih inovatif, efektif, dan efisien dalam mengoptimalkan anggaran yang tersedia, sehingga pelayanan publik tetap berjalan maksimal dan pembangunan daerah dapat terus berkelanjutan.