Sebanyak 20 anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ketapang, Sabtu (21/6), dalam rangka reses di wilayah Kalimantan Barat. Fokus kunjungan ini adalah meninjau kondisi infrastruktur strategis, seperti jalan dan bandara, yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dan turut didampingi oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar serta Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa.
Setibanya di Bandara Rahadi Oesman Ketapang, rombongan langsung meninjau progres pembangunan perluasan bandara tersebut. Agenda dilanjutkan dengan rapat koordinasi di Kantor Bupati Ketapang. “Hari ini kami dikunjungi oleh 20 anggota Komisi V DPR RI. Ini merupakan kunjungan pertama kali dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Ketapang. Hal ini menunjukkan apresiasi besar terhadap pembangunan di daerah kami,” ujar Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.
Dalam forum tersebut, Alex memaparkan arah pembangunan infrastruktur Ketapang yang berfokus pada tiga pilar utama: konektivitas, aksesibilitas, dan daya dukung ekonomi. “Program pembangunan mencakup sejumlah proyek strategis yang bertujuan meningkatkan keterhubungan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” terangnya.
Alex juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Ketapang. Tiga wilayah yang diusulkan menjadi kabupaten baru adalah Kabupaten Hulu Aik, Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, dan Kabupaten Matan Hulu. Menurutnya, pemekaran wilayah ini bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang selama ini masih tertinggal.
“Saya sangat berharap dukungan penuh dari Komisi V DPR RI serta mitra kementerian terkait agar percepatan pembangunan infrastruktur ini dapat terlaksana secara optimal. Kami siap bekerja sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama,” tegasnya.
Usai rapat, rombongan melakukan peninjauan langsung ke ruas Jalan Pelang–Sungai Kepuluk. Ruas jalan sepanjang 18,49 kilometer tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur darat karena fungsinya yang vital dalam menunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Peninjauan ini bertujuan mengevaluasi langsung kondisi jalan dan menghimpun data faktual mengenai kebutuhan perbaikan maupun pembangunan lanjutan. “Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang,” pungkas Alex.
sumber : Pontianak Post